oleh

Terkait Penambang Pasir Ilegal Diwilayah Kab.Pasangkayu, LSM LIRA Sulbar, Mengecam Dan Akan Melaporkan Kekementrian ESDM

PASANGKAYU — Berdasarkan penelusuran hasil Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) telah menemukan aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh salah seorang oknum tokoh masyarakat yang berdomisili di desa Pedanda I (satu) dan beberapa orang warga setempat, tepatnya, di area sungai desa Pedanda I (satu), kec.pedongga, kab.pasangkayu, prov.sulawesi barat.Menurut penuturan lembaga LSM LIRA, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh 13 oknum warga desa Pedanda I (satu) adalah suatu aktivitas ilegal yang tidak mempunyai izin dari pemerintah atau izin dari dinas yang terkait.

Para penambang ilegal tersebut untuk mengambil pasir di dalam sungai menggunakan mesin penyedot sebanyak masing-masing milik penambang serta menyediakan bak penampung pasir kurang lebih 20 bak.Aktivitas ini berjalan sekitar sudah empat tahun lamanya hingga di duga salah satu penyebab terjadinya banjir di dusun Marambeau dan dusun sinar Wajo apabila turun hujan, tidak hanya itu, tanaman warga sekitar sungai ikut tergerus karena semakin melebarnya sungai yang mereka tempati mengambil pasir.

Sehingga dalam hal ini pemerintah jangan tutup mata dan harus mengambil tindakan yang tegas terhadap para penambang liar atau ilegal di desa Pedanda I (satu) tanpa terkecuali selain di Pedanda I (satu) kalau masih di temukan para penambang ilegal yang ada di wilayah kab.pasangkayu.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Bupati LIRA Pasangkayu Mustakim. Kamis, (14/10/2021).

Lebih lanjut Mustakim menuturkan, ” saya mengecam keras terhadap para penambang-penambang ilegal tersebut karena mereka telah melakukan pelanggaran undang-undang pertambangan : Yakni, Pasal 158 UUD no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral, batubara dan sejenisnya yang berbunyi : Setiap orang yg melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana yang di maksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) dan (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000 ( sepuluh milyar rupiah) pada pasal 158 dan pasal 616 UUD no. 4 tahun 2009 terdapat unsur pidananya,” tutur bupati LIRA Pasangkayu bernada kesal.

Lanjut Mustakim mengatakan, ” aktivitas penambang Ilegal yang dilakukan oleh beberapa warga setempat di duga telah merugikan masyarakat banyak apa lagi pekerjaan mereka selama ini hanya mengantongi surat permohonan izin dan surat kelompok usaha bersama (KUBE) sedangkan menurut pengakuan salah satu oknum penambang ilegal bernama Sukidi, bahwa aktivitas yang mereka geluti sudah 4 tahun lamanya, ” sebut Mustakim kepada media ini.Ditambahkannya,” saya selaku putra daerah yang selalu prihatin melihat keadaan daerah saya sehingga kalau ada oknum-oknum tertentu yang hanya menguntungkan pribadinya sendiri serta merugikan orang banyak, saya tidak setuju, maka hal tersebut, melalui media ini kami dari lembaga LSM LIRA sangat mengharapkan kepada para penegak hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap para penambang ilegal maupun kepada oknum yang di duga membekengi penambang tersebut karena ini dapat merugikan daerah dan orang banyak, ” Ujar MustakimMustakim juga mengatakan, ” adapun kegiatan ilegal tersebut, kami selaku lembaga sosial kontrol LSM LIRA akan menindak lanjuti ke pihak yang berwewenang dengan membuatkan surat pelaporan ke kementrian ESDM dan Ke Pihak yang berwajib supaya para penambang pasir ilegal yang kami maksud dapat di berhentikan kegiatannya secara permanen dan diberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tutup bupati LIRA Pasangkayu.

Terkait hal tersebut, dikonfirmasi diruang kerjanya, kepala bidang DPTSP kab.pasangkayu, Suryani, menuturkan,” sampai hari ini, kami belum pernah mengeluarkan izin penambangan pasir di desa Pedanda I (satu),” imbuhnya.

Selaku pemerintah desa tentunya mengetahui segala jenis aktivitas yang ada di dalam desanya, ketika dimintai keterangan kepala desa Pedanda I (satu) dikediamannya, mengakui bahwa aktivitas yang di lakukan oleh ke 13 orang warganya tidak mempunyai izin tambang dan menurutnya ia sudah sering memberitahukan kepada warganya kalau kegiatan itu tidak ada izin tambang namun warganya tetap melakukan aktivitas tersebut. Selain itu kepala desa mengatakan bahwa adapun penambang pasir ilegal yang dilakukan oleh warganya punya nilai plus tersendiri dan kepala desa sudah pernah berbicara dengan pak Kanit.

” Saya akui bahwa warga saya yang berjumlah 13 orang itu adalah penambang ilegal namun ada nilai plusnya di dalam desa ini karena mereka juga memperbaiki jalan desa apa lagi saya sudah bicara juga dengan pak Kanit dan terhadap warga penambang tersebut saya tidak larang dan saya tidak suruh untuk melakukan penambangan,” jelas kepala desa Pedanda I (satu). (Jas)