Seorang Kakek Di Desa Ako Telah Di Bekuk Oleh Sat Reskrim Polres Matra Karena Di Duga Telah Mencabuli Anak Perempuan Di Bawah Umur

PASANGKAYU,SULBARNews.com,- Pada umur yang sudah tua rentah sudah seharusnya memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT dengan segala kesulitan dan kekurangan, berbeda dengan KH, (57 th), warga Desa Ako, yang malah ditambahkan menjadi diumur ditua rentahnya.

Betapa tidak, KH harus diganti dengan Unit PPA Sat Reskrim Polres Mamuju Utara karena telah melakukan Tindak Pidana Pencabulan anak-anak sebelum berumur dengan cara meremas dan menggigit payudara korban.

Sekarang tersangka harus meringkuk di Hotel Prado Mapolres Mamuju Utara dalam kasus yang diduga Pelecehan ini yang berawal kompilasi Korban Inisial W (11 th) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019, sekira pukul 10:30 masuk ke dalam kamar.

Saat berada di dalam kamar, lanjutkan kemudian memegang payudara korban W dan tak lama berselang KH diduga  mengcabuli korban .

Usai melampiaskan nafsu bejatnya, KH memberikan uang sebesar Rp. 5.000, – (lima ribu rupiah) untuk korban. Setelah kejadian tersebut korban melaporkan hal itu ke orang tuanya. Mendengar berita tersebut, orang tua W langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Mamuju Utara untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Kasat Reskrim polres Mamuju Utara Akp Rubertus Roejito S.Tr.K mengatakan bahwa “Tersangka saat ini sudah diamankan  di rutan Mapolres Mamuju Utara dan disangka dengan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Penganti UU Nomor 1 Tahun 2006 perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU Dengan ancanan 15 tahun penjara “.Ujarnya. (*)

Camat Sarudu,Hasan,S.Pd.Sesalkan Bendahara Desa Doda,Gunakan Dana Desa Tidak Transparan

PASANGKAYU,SULBARNews.com,- Camat Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Hasan, sesalkan cara bendahara Desa Doda, yang dianggap bekerja tanpa adanya koordinasi.

Dia mengaku, bendahara gunakan Dana Desa (DDesa) tanpa diketahui apa saja yang dikerjakan.

Disampaikan Hasan, bahwa dirinya merasa tidak dihargai oleh bendahara, karena setiap pengaadan barang baik itu berupa meja untuk kebutuhan kantor tidak pernah memperlihatkan laporan belanjanya.

“Laporan belanja apapun itu tidak diperlihatkan kepada saya, baik itu nota pembelian meja kantor,” keluhnya, Rabu (7/8/2019).

Dia juga menjelaskan, selama menjabat Plt Desa Doda, dirinya sudah sering kali mengingatkan bendahara agar penggunaan DD transparan dan meminta hasil kegiatannya.

Namun sampai saat ini belum pernah ada laporan tentang belanja kegiatan, bahkan tidak dapat dihubungi melalui via telepon.

“Bendahara belum pernah menyerahkan hasil kegiatannya. Terakhir saya dengar dia (bendahara) sedang sakit dan berada di luar Kabupaten, itupun tidak ada informasi kepada saya selaku pejabat Desa Doda,” ungkapnya.

Hasan juga mengakui, bahwa Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tidak pernah melihatnya dari semua kegiatan fisik dan program lainnya melalui DD.

“Tentu ini sangatlah janggal, sebagai Kepala wilayah di Kecamatan Sarudu tentu menjadi pengawas dari ke lima Desa seperti Sarudu, Patika, Kumasari, Bulumario dan juga Doda,” terangnya.

Sampai berita ini diturunkan, bendahara Desa Doda belum bisa dikonfirmasi terkait kegiatannya yang menggunakan DD.

Saat ingin ditemui, salah seorang pemuda yang sedang berada di kediaman bendahara Desa Doda mengaku, bahwa sedang berada di Kabupaten Majene untuk berobat.

Penulis: Roy Mustari/(SBN.M Jasman)

DPRD Provinsi Sulawesi Barat,Gelar Rapat Paripurna

MAMUJU,SULBARNews.com,- Tepatnya,di Kantor DPRD Sulbar,(6/082019),Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap dua poin Ranperda tentang Rencana Umum Energi daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019-2025  dan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing fraksi membacakan pandangan umum fraksi oleh masing-maaing juru bicara fraksi.

FraksiDemokrat dengan juru bicara Abidin, fraksi Golkar dengan juri bicara Sudirman, fraksi PAN dengan juru bicara Mukhtar Belo, Fraksi Kehormatan,Ir.H.Abd.Latif,Fraksi PDIP,Gerindra dan Fraksi Indonesia Hebat,dimana masing-masing fraksi menanggapi bahwa , penyusunan dan pembahasan kedua ranperda tersebut dapat segera diselesaikan, dan meminta kepada Pemprov Sulbar khususnya OPD terkait untuk pro aktif dan mengambil peran dalam pembahasan kedua ranperda. Selanjutnya , pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2050 dan untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.

Peserta OPD hadir dalam rapat paripurnaAsisten I Pemprov Sulbar, Muh.Natsir menyampaikan penjelasan Gubernur terkait rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak.“Pemerintah Provinsi .Sulbar .sangat mengapresiasi atas inisiatif Dewan yang terhormat untuk membuat ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulbar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk memberikan perlindungan kepada anak termasuk mencegah perkawinan usia anak,” kata Natsir.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut,beberapa anggota DPRD Sulbar antara lain Fatmawati,Hastuti Indrianir.Abidin, H.Abd.Latif Abbas, Saoda, Yahuda , Arman Salimin, Hamsah Sunuba, Mukhtar Belo,Thamrin Endeng, Ajbar.

Humas DPRD(06/08/2019) Lina,Busman,Kadri.(Rls/SBN.M Jasman)