Kadis P3AP2KB, Arhamuddin,SE,M.A.P : Benahi Intern Dinas,Bulan Februari Akan Turun Lapangan Guna Mengevaluasi Kinerja Para Pegawai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (KB)

Sulbarnews.com,Pasangkayu- kepala Dinas perlindungan perempuan, dan Pengendalian Anak serta Penduduk Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pasangkayu, Prov.sulawesi Barat. Arhamuddin, Di ruang kerjanya,(15/02-2020) kantor dinas P3AP2KB, jalan.Ir.Soekarno, pasangkayu, mengutarakan bahwa, pegawai yang ada di dalam kantornya berjumlah Tiga puluh orang dan pegawai penyuluh lapangan sekitar tiga puluh orang lebih dengan jumlah enam puluh orang lebih pegawai di bawah naungan Dinas P3AP2KB

Menurut Arham, dirinya belum ada satu bulan setelah di Lantik oleh bupati pasangkayu, dari sekretaris Bappeda Kab. Pasangkayu, kemudian Di Lantik menjadi Kepala Dinas P3AP2KB Kab.Pasangkayu, hal tersebut adalah suatu kepercayaan yang di amanahkan dari pemerintah yang harus di jalankan dengan baik dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga program pertama kali yang dia lakukan adalah pembenahan Kantornya dan intern dinasnya selanjutnya pada bulan februari mendatang akan turun  kelapangan guna membina dan mengevaluasi para pegawai penyuluh lapangan KB

" Tupoksi P3AP2KB di antaranya, Bagaimana menekan membludaknya angka lahir Penduduk dan bagaimana memastikan anak Mamuju Utara ini mereka terlayani berdasarkan haknya, begitupun terhadap perempuan, harus di berdayakan sehingga bagaimana tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) " Tutur Arham

Lanjut Arham, menuturkan, "Bahwa salasatu cara untuk menekan lajunya angka kelahiran adalah memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat dan memberikan secara gratis alat kontrasepsi yakni, dengan cara membagikan kondom dan mengadakan suntik KB terhadap perempuan maupun Terhadap Laki-laki,bagi yang mau karena kami dalam dinas ini punya misi  jelas, di dalamnya ada delapan indikator yang harus kami jalankan, di antaranya, bagaimana keluarga kecil bisa sejahtera,yakni,dari sisi kesehatan, ekonomi, moralitas dan hal ini bagaimana masyarakat memahami tentang pentingnya memikirkan generasinya lewat ekonominya dan lewat pendidikannya " terang, Kadis tersebut

Arhamuddin,SE,M.A.P, Menambahkan, " Ternyata Di bawah, Banyak para Pegawai penyuluh Lapangan keluarga Berencana (KB) cuma selama ini tidak jelas kerjanya karena tidak di evaluasi dan ini nanti, pokoknya dalam satu bulan minimal empat kali saya turun evaluasi " tutur kadis yang baru di Lantik ini.     (M Jasman)

Gubuk Ini Sedianya Dapat Bantuan Stimulan Dari Pemerintah Sejak Tahun Kemarin Dan Jadi Langganan Banjir

sulbarnews.com-  Baras, Pasangkayu, Berdasarkan pantauan kami di lapangan, bahwa, di antara beberapa rumah warga yang bermukim di lingkungan samonu, Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Pasangkayu, Prov.sulbar.

Nampak Salasatu Rumah milik seorang warga lingkungan samonu, atas nama Ansar Bahri, sebagai kepala Rumah tangga/kepala keluarga yang telah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak tersebut, sangat layak mendapat  perhatian yang serius dari pemerintah, dalam hal ini gubuk yang dia tempati selama kurun waktu 5 tahun, sampai hari ini belum pernah mendapat bantuan stimulan dari pemerintah, padahal jika di tinjau dari segi kondisi ekonomi yang di alami oleh Ansar bersama istri dan ke dua orang anaknya sudah sepantasnya mendapatkan bantuan stimulan yang di maksud.

Selain itu, menurut Ansar Bahri, bahwa setiap di musim penghujan, gubuk yang dia tempati selama ini, selalunya menjadi langganan banjir, sehingga hal tersebut juga sangat perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk pembenahan saluran dreinase khususnya yang ada di lingkungan samonu pada umumnya di wilayah kelurahan Baras.

Gubuk tampak belakang
Gambar Gubuk tampak belakang

Ansar Bahri adalah salasatu Kepala keluarga/Rumah Tangga yang masuk kategori prasejahtera satu sebab tidak mempunyai penghasilan menetap buat menghidupi kebutuhan rumah tangganya yang apabila di rata-ratakan penghasilannya dalam satu bulan hanya mampu mencapai Rp.300 ribu rupiah perbulan,terang Ansar di kediamannya

Menurut pengakuan Ansar, bahwa beberapa tahun lalu gubuk yang dia tempati berteduh selama ini sudah berkali-kali di Poto oleh pihak yang di tugaskan dari pemerintah, sejak tahun 2017 yang lalu dan ia sudah berkali-kali juga telah menyetor berkas kelengkapan admistrasi ke pemerintah kelurahan Baras, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan stimulan yang di maksud. Namun sampai hari ini bantuan tersebut belum juga dia dapatkan.

Olehnya itu sebagai warga yang salasatunya berhak menerima manfaat bedah rumah, Ansar Bahri sangat mengharapkan bantuan tersebut, semoga di tahun 2020 ini dia akan mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah dari pemerintah

Saya sangat heran, kenapa sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan bedah rumah, padahal beberapa tahun yang lalu, gubuk saya sudah di periksa dan di Poto oleh tim yang di tugaskan dari pemerintah dan kemudian saya sudah serahkan berkas untuk persyaratan ke pemerintah kelurahan Baras dan baru-baru ini saya telah menghadap sekcam baras yakni,mantan lurah baras Nadris H.Waris, di rumah kediamannya, mengatakan bahwa, sebenarnya tahun kemarin 2019 seharusnya kaulah salasatunya yang mendapatkan bantuan bedah rumah itu karena apabila setiap ada rapat mengenai anggaran yang di maksud  maka saya selalu sebut namamu dalam rapat supaya kamu juga salasatu yang mendapat bantuan bedah rumah itu " tutur Ansar Bahri  sembari menirukan ungkapan sekcam Baras dalam hal ini mantan kepala kelurahan baras

Lanjut Ansar, menuturkan, " kenapa hanya orang lain yang kena bedah rumah, padahal kalau di pikir rumahku juga lebih layak kena bantuan seperti halnya dengan rumah-rumah warga lainnya sedangkan lokasi yang di tempati rumah saya berdiri sekarang ini adalah lokasi milik saya sendiri hibah dari kedua orang tua saya karena salasatu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut harus ada dasar pondasi dulu dan hal ini semua sudah ada " tutur ansar yang merasa heran dan kecewa.

Ansar juga Menambahkan, " dan kemudian apabila turun hujan, maka gubuk saya ini selalu jadi Langganan banjir karena sistim aliran pembuangan gotnya tidak lancar " gumam Ansar Bahri

sehingga dengan demikian, sebagaimana kondisi yang telah di alami oleh salaseorang warga lingkungan samonu tersebut, agar kiranya pihak pemerintah perlu perhatian yang serius untuk memberikan bantuan stimulan bedah rumah.    (Ansar)

Jelang Pilkada, Bawaslu Sulbar Kembali Menegaskan Larangan Mutasi Pejabat Oleh Petahana

sulbarnews.com, Mamuju - Jelang Pilkada serentak, Bawaslu Sulbar kembali menegaskan tentang larangan mutasi pejabat oleh petahana.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 akan bergulir 23 September mendatang. Pilkada serentak tahun ini akan berlangsung di 270 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota madya.

Empat kabupaten di Sulawesi Barat juga akan ikut menyelenggarakan pilkada. Diantaranya, Mamuju, Majene, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Komisioner Bawaslu Sulbar, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fitrinela Patonangi menjelaskan, ketentuan larangan penggantian pejabat atau mutasi diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Pasal 71 ayat 2 disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Larangan itu hingga akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” beber Fitrinela.

Lanjut Fitrinela, pasangan calon di Pilkada 2020 akan ditetapkan pada 8 Juli nanti. Itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

“Maka hitungan mundur terhadap larangan tersebut jatuh pada tanggal 8 Januari 2020, dimana terhadap kepala daerah tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri,” jelas Firinela, Sabtu (11/1/2019).

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sulbar itu menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrasi.

Pada UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 188, sanski atas pelanggaran pasal 71 UU 10 Tahun 2016 berupa pidana penjara paling singkat lama enam bulan dan denda maksimal Rp 6 juta. Sanksi serupa juga diatur dalam pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Selain pidana, sanksi administrasi pun mengintai kepala daerah yang mencalonkan kembali atau petahana. Itu diatur melalui pasal 89 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

“Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, petahana yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Selain mutasi, pasal 71 UU 10 Tahun 2016 juga mengatur larangan bagi pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI-Polri dan kepala desa atau lurah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu tertuang dalam pasal 71 ayat 1.

Ketentuan lainnya di pasal 71 ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Itu tak hanya di daerah sendiri tapi juga di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Doktor ilmu hukum Unhas ini menambahkan, Bawaslu memiliki kewenangan terkait pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran. Bawaslu Sulbar melakukan upaya pencegahan melalui imbauan pada gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

“Selain upaya pencegahan, Bawaslu dalam hal ini dalam pelaksanaan pengawasannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka Bawaslu menindaklanjuti melalui mekanisme penindakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan,” pungkasnya.

Sumber : Bawaslu Sulbar

Kab.Pasangkayu, Siap Jadi Penyanggah Ibu Kota Baru, Ir.H.Agus Ambo Djiwa, Serahkan Masterplan Pelabuhan Strategis Nasional Ke Sekretaris kabinet

sulbarnews.com, Jakarta - Kabupaten Pasangkayu siap menjadi daerah penyanggah ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Salah satu hal yang strategis adalah penyiapan pelabuhan laut berskala besar.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengaku sanggup untuk mempersiapkan pelabuhan tersebut karena di daerahnya terdapat lokasi yang potensial yaitu di Tikke yang memiliki areal seluas 1.000 hingga 3.000 hektare.

Hari Kamis (9/1/2020), Bupati Agus menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Seskab di Jakarta untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional.

"Ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk dikomunikasikan dengan Pak Sekretaris Kabinet. Makanya, hari ini saya datang untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional ke Pak Pramono Anung," ungkap Agus, Kamis (9/1).

Agus berharap agar dokumen tersebut bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan pelabuhan yang di maksud bisa terealisasi secepatnya.

"Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi barat agar berdoa dan mendukung pembangunan pelabuhan ini agar bisa terealisasi sehingga Sulawesi Barat bisa menjadi kawasan strategis," kata Ketua DPD PDIP Sulbar ini. (**)

Almarhum Kapten Infantri Agus, Danramil 1418-05 Kalumpang, Di Kebumikan Secara Militer

sulbarnews.com- Mamuju.  Suasana duka menyelimuti Keluarga Besar Kodim 1418/Mamuju Korem 142/Tatag dimana pada Selasa 6 Januari 2020 Pukul 10.15 Wita telah kehilangan salah satu anggota terbaiknya atas nama Kapten Inf Agus NRP 600358 Danramil 1418-05/Kalumpang Kodim 1418/Mamuju, yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Pendrik (Dokter Ahli Penyakit Dalam) dan dr. Hendrikus (Spesialis Saraf) di ruangan ICU RS Stella Maris, setelah menjalani pengobatan.

Almarhum sebelumnya sudah dirawat di Rumah Sakit Tk. II Pelamonia Makassar, selama 12 hari, RS. Makkasau Polman 5 hari dan RS. Bhayangkara Polda Sulsel selama 12 hari dan terakhir almarhum sempat di rawat di RS. Stella Maris Makassar. Menurut hasil diagnosis dokter bahwa almarhum menderita suspect cerebral tumor metastasis DD/Abscess, brain swelling, mega cystrna magna.

Pada tanggal 7 Januari 2020 Pukul 10.00 Wita dilakukan prosesi Upacara Persemayaman di rumah duka Desa Soreang Palipi Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulbar bertindak selaku Irup Dandim 1401/Majene Letkol Ragung Ismail, dilanjutkan Upacara Pemakaman Militer di Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Soreang Palipi Kec. Banggae Kab. Mamuju Prov. Sulbar.

Pada prosesi upacara Pemakaman Militer tersebut  bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 1418/Mamuju Kolonel Inf Suyitno, S.I.P, sebagai  Komandan Upacara Lettu Inf Alimuddin, Dan Unit Inteldim 1401/Majene, dan pasukan upacara dari 1 Pleton gabungan Kodim 1401/Majene dan Yonif 721/Makassau.

Pada kegiatan tersebut Dandim 1418/Mamuju, Kolonel Inf Suyitno, S.I.P menyampaikan duka yang mendalam terhadap kepergian salah satu anggotanya, sebagai bapaknya dan sebagai atasannya sungguh saya merasa kehilangan, dimana keseharian almarhum sangat dekat dengan anggota, sangat ceriah dan penuh tanggung jawab atas tugas yang diembannya.”Tegasnya.

Selanjutnya Dandim 1418/Mamuju Kolonel Inf Suyitno, S.I.P didepan istri almarhum menyampaikan agar mengikhlaskan kepergian almarhum, ini sudah kehendak Allah SWT  kita sebagai manusia wajib menerima dan mendoakan dengan rasa tulus dan ikhlas sehingga almarhum lebih tenang dialam kuburnya, diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. (**)

H.Sahrul Sukardi, Salasatu Putra Daerah Mateng Yang Terpilih Menjadi Ketua Hiswana Migas Sulbar

sulbarnews.com, Bertempat di hotel Avira Panakukang Makassar (04/01-2020) dalam rapat pleno, Sahrul sukardi putra Mamuju tengah terpilih menjadi ketua DPC VIII HISWANA MIGAS SUL-BAR.

Dalam rapat pleno tersebut, ada tiga kandidat yang ikut mencalonkan ketua MIGAS Provinsi Sulawesi Barat DPC VIII HISWANA MIGAS, yakni adalah H.Asnuddin Sokong dari Kab.Majene dengan perolehan suara sebanyak 12 suara, dan dr.Hj Nova A dari Kab Mamuju Memperoleh Suara 13 suara, sedangkan H.Sahrul Sukardi kandidat Dari Kab.Mateng Memperoleh Suara terbanyak dari dua kandidat, yaitu perolehan suara sebanyak 22 suara.

Dengan demikian, terpilihnya H.sahrul Sukardi sebagai ketua Hiswana migas Sulbar di harapkan dapat memperbaiki situasi dan permasalahan di tingkat masyarakat terutama persoalan kelangkaan LPG dan BBM.

Dalam Rapat pemilihan ketua Migas DPC VIII Hiswana Migas Provinsi Sulawesi Barat, H.Sahrul Sukardi menyampaikan, " bahwa Di butuhkan komunikasi dan singkronisasi antara pemerintah daerah dengan pihak lembaga Hiswana migas itu sendiri, dengan ini kiranya Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya ke pihak Pertamina, jika ada permasalahan - permasalahan yang terjadi selama ini agar dapat di atasi dan bisa di tangani dengan baik untuk mengurangi kelangkaan LPG maupun BBM di tingkat masyarakat " ungkap H.Sahrul.

Dengan terpilihnya menjadi ketua DPC, H Sahrul Sukardi, merasa sangat tertantang karena yang di urusi saat ini bukan lagi skala kabupaten melainkan satu provinsi Sulawesi barat, yang di dalamnya ada enam kabupaten, yakni adalah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu.

Ketua DPC VIII Hiswana Migas  menambahkan, " Selain itu perlunya update data dari pihak pemerintah daerah utamanya dari pihak dinas yang terkait yaitu koperindag sebagai Lining sektor di tingkat kabupaten sehingga krisis kuota BBM maupun LPG di Akir tahun tidak lagi terjadi " Tutur H.Sahrul

(Sulbarnews.com)

Kabid Propam Polda Sulbar : ” Ada Polisi Nakal ? Laporkan, Ini Mekanismenya “

Mamuju,sulbarnews.com – Layanan hotline service “polisi nakal” yang di buka sejak seminggu lalu di Polda Sulbar di respon warga Natizen dengan baik

Kabid Propam Polda Sulbar, AKBP. M. Rivai Arva menjelaskan layanan hotline tersebut di buka untuk untuk mempermudah akses masyarakat sehingga lebih mudah dan responsif, Kendati demikian, sejumlah warga merasa kecewa lantaran hotline tersebut terbatas untuk wilayah hukum polda Sulbar saja

“Perlu saya sampaikan bahwa semua  laporan masyarakat di jamin dan di respon, di wilayah hukum sulbar” Papar Arvan

Muh. Rifai Arva berharap di bukanya layanan tersebut dapat mempersempit ruang gerak para “polisi nakal” dan tidak profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Harapan saya selaku kabid propam yang langsung mengendalikan layanan nomor tersebut adalah semakin mempersempit ruang gerak bagi polisi-polisi yg bekerja tidak profesional atau kami istilahkan Polisi nakal, sehingga secara tidak langsung mendorong setiap insan polri yg bertugas di wilayah sulbar bekerja dan berprilaku baik sebagaimana pedoman hidup pers Polri yaitu tri brata dan catur prasetya,ini adalah terobosan kreatif  yg kami laksanakan dan langsung bersentuhan publik.” Pungkas mantan Kapolresta Mamuju itu

Berikut mekanisme pelaporan Hotline polda Sulbar yang wajib di isi :

Nama lengkap : Alamat anda: Jenis kelamin: Status : ( pilih… lajang, beristri, bersuami, janda, duda…isi sesuai status anda).

Yang saudara laporkan oknum polisi : Nama: Pangkat: Kesatuan: Polda : jika oknum polisi tsb tidak kenal tidak usah diisi, namun didukung dgn bukti2 lain seperti photo, nomer plat kendaraan motornya, nomer dinding mobilnya dll…)

Status hubungan anda dengan oknum polisi tsb (pilih) 1.suami istri 2.pacaran

Teman lama sejak… (diisi tahunnya )

Baru kenal sejak ( diisi tahunnya)

Saudara kandung

Saudara tiri

Saudara jauh/ family

Tidak kenal sama sekali

baru kenal/ tahu setelah kejadian

Kasus yang mau di laporkan: Tkp : kasus apa: Kronologis singkat: ( tulis secara singkat kejadiannya)

Saksi : ( sebutkan siapa nama orang yg bisa menjadi saksi untuk menguatkan ket saudara nantinya). No hp saksi : (yg aktif dan diusahakan bisa wa., jika tidak ada wa maka no hp yg bisa diajak komunikasi langsung)

Tuntutan anda kepada polisi tersebut ? (Pilih)

Tuntut Pidana

Tindak internal

Ganti rugi

Permintaan maaf

Lain2..sebutkan. Ttd (Nama lengkap)

Sertakan dengan :

Photo ktp asli anda ( di photo langsung melalui hp anda sbg pelapor, bukan photo lama)

Photo selfi anda terbaru/ saat ini.

Photo oknum polisi tsb

Photo2 yg berhub dgn yg saudara laporkan.

Video rekaman.

Catatan : -point 1,2,3 wajib*, point 4 dan 5 jika tidak ada tidak masalah (**)

Kadis Kominfo Pers, Undang Wartawan Bertatap Muka

pasangkayu,sulbarnews.com - Bertempat di ruang pertemuan kantor Dinas Komunikasi dan Informasi, persandian dan statistik (Kominfo Pers) Kab.Pasangkayu, Sulawesi barat, jum'at, 3 Januari 2020. Sebagai Kadis baru Dinas Kominfo Pers kab.pasangkayu, Suri Fitriah,S.Sos,M.Si. mengundang kepada seluruh wartawan yang berdomosili di daerah Kab.Pasangkayu, baik wartawan media online maupun wartawan media cetak dalam rangka tatap muka sekaligus berdialog tentang peranan pers sebagai mitra kerja pemerintah untuk membangun daerah kab.pasangkayu. Dalam pertemuan tatap muka di hadapan para wartawan yang sempat hadir, Suri Fitriah, merasa bahwa dirinya sudah tidak asing lagi di mata para wartawan yang berdomisili di daerah kab.pasangkayu karena sebelumnya Ibu Suri adalah Kabag Humas di ruang lingkup pemerintah daerah kab.pasangkayu, yang tentunya pihak wartawan sudah biasa berkomunikasi dengan dirinya. " Saya rasa tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri, karena menurut saya, saya tidak asing lagi bagi teman- teman wartawan yang ada disini " ucap Ibu Suri penuh canda dan tawanya. Ibu Suri Juga menyampaikan, " bahwa kiranya kepada teman - teman wartawan sebagai mitra kerja pemerintah agar setiap penulisan berita dapat berimbang supaya semua pembaca dimanapun berada dapat mengetahui tentang potensi dan sumber daya alam Yang ada di daerah kita ini, kab.pasangkayu " tutur kadis tersebut. Dalam rapat pertemuan tatap muka di maksud, beberapa teman-teman wartawan memberikan saran maupun pendapat perihal bentuk kemitraan tersebut, yakni di antaranya adalah pemerintah tidak boleh mengintervensi pemberitaan para wartawan dalam hal kontrol sosial dan selain itu menyangkut anggaran media yang ada di kantor kominfo sebaiknya yang di dahulukan adalah para wartawan-wartawan yang berdomisili di dalam daerah kab.pasangkayu. Penulis : M Jasman

PASANGKAYU,sulbarnews.com - Kepala Desa Bulubonggu, Kec.Dapurang, Kab.Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Arwin Rusdi, Telah melantik Tujuh Orang Kepala Dusun (Kadus), bertempat di aula kantor Desa Bulubonggu, Senin, (23/12/2019). Hadir dalam pelantikan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, stap  desa bulubonggu, dan sekdes bulubonggu, serta hadir pula para tokoh masyarakat bersama ibu-ibu  PKK desa bulubonggu.

Kadus yang dilantik yakni, Kadus duribohe baru Daud, Kadus duri bohe Abd.Azis, Kadus Sendana Herman, Kadus tarareko Dauleng, Kadus bulubonggu Raya Sampe Lobo, Kadus Tobajo Aldi, Kadus Antai Efendi.

Arwin Rusdi Kades Bulubonggu berpesan kepada tujuh orang  kades yang baru dilantik, agar dapat bekerja guna Mendorong inovasi desa untuk pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa bulubonggu agar dapat mendata setiap penduduk pada masing-masing wilayah dusunnya dan kepala dusun  agar dapat menyampaikan tentang tertib taat bayar pajak warganya  “ kami berharap kiranya kepala dusun yang baru di Lantik agar dapat bekerja membantu pemerintah desa untuk mendorong inovasi desa dan menghubungi setiap warganya untuk tertib taat bayar pajak setiap tahun " harapan kades bulubonggu

Penulis : Arfan sinnang Pimpred/Editor : jasman

Bupati Pasangkayu, Telah Melantik Lima Orang Kades PAW

PASANGKAYU,sulbarnews.com - Bupati Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa, melantik lima Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW), bertempat di aula kantor bupati, Rabu (20/11/2019). Hadir dalam pelantikan, Wakil Bupati Pasangkayu, unsur pimpinan forkopimda, sejumlah kepala OPD, serta ratusan masyarakat.

Kades yang dilantik yakni, Kades Pangiang Rizal, Kades Doda Irfan, Kades Bulubonggu Arwin Rusdi, Kades Sipakainga, Hasbudi dan Kades Karya Bersama, Nuryadin.

Bupati Agus berpesan kepada lima kades yang baru dilantik, agar melanjutkan pembangunan di desanya sebaik mungkin. Mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyrakat desa. “Hidupkan BUMDes, maksimalkan pemberdayaan. Agar semua masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan,” imbuhnya.

Tak lupa ia mengingatkan tentang sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah. Kades dalam merumuskan program harus berdasarkan visi Presiden Jokowi yakni Indonesia Maju dengan lima program prioritasnya di antaranya pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur.

Bupati Agus menjelaskan perumusan program kerja harus berdasarkan preoritas, dengan melibatkan semua elemen masyarakat desa. Sehingga penggunaan anggaran desa yang cukup besar itu, bisa tepat sasaran dan hasilnya benar-benar dapat dinikmati masyarakat desa.

“Visi pembangunan Presiden Jokowi tetap pada membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya apa, pembangunan di desa dan nasional harus tetap sejalan. Kades harus membangun sinergitas baik dengan semua komponen desa. Terutama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” pungkasnya.

(Jasman)