Kadis P3AP2KB, Arhamuddin,SE,M.A.P : Benahi Intern Dinas,Bulan Februari Akan Turun Lapangan Guna Mengevaluasi Kinerja Para Pegawai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (KB)

Sulbarnews.com,Pasangkayu- kepala Dinas perlindungan perempuan, dan Pengendalian Anak serta Penduduk Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pasangkayu, Prov.sulawesi Barat. Arhamuddin, Di ruang kerjanya,(15/02-2020) kantor dinas P3AP2KB, jalan.Ir.Soekarno, pasangkayu, mengutarakan bahwa, pegawai yang ada di dalam kantornya berjumlah Tiga puluh orang dan pegawai penyuluh lapangan sekitar tiga puluh orang lebih dengan jumlah enam puluh orang lebih pegawai di bawah naungan Dinas P3AP2KB

Menurut Arham, dirinya belum ada satu bulan setelah di Lantik oleh bupati pasangkayu, dari sekretaris Bappeda Kab. Pasangkayu, kemudian Di Lantik menjadi Kepala Dinas P3AP2KB Kab.Pasangkayu, hal tersebut adalah suatu kepercayaan yang di amanahkan dari pemerintah yang harus di jalankan dengan baik dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga program pertama kali yang dia lakukan adalah pembenahan Kantornya dan intern dinasnya selanjutnya pada bulan februari mendatang akan turun  kelapangan guna membina dan mengevaluasi para pegawai penyuluh lapangan KB

Tupoksi P3AP2KB di antaranya, Bagaimana menekan membludaknya angka lahir Penduduk dan bagaimana memastikan anak Mamuju Utara ini mereka terlayani berdasarkan haknya, begitupun terhadap perempuan, harus di berdayakan sehingga bagaimana tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) ” Tutur Arham

Lanjut Arham, menuturkan, “Bahwa salasatu cara untuk menekan lajunya angka kelahiran adalah memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat dan memberikan secara gratis alat kontrasepsi yakni, dengan cara membagikan kondom dan mengadakan suntik KB terhadap perempuan maupun Terhadap Laki-laki,bagi yang mau karena kami dalam dinas ini punya misi  jelas, di dalamnya ada delapan indikator yang harus kami jalankan, di antaranya, bagaimana keluarga kecil bisa sejahtera,yakni,dari sisi kesehatan, ekonomi, moralitas dan hal ini bagaimana masyarakat memahami tentang pentingnya memikirkan generasinya lewat ekonominya dan lewat pendidikannya ” terang, Kadis tersebut

Arhamuddin,SE,M.A.P, Menambahkan, ” Ternyata Di bawah, Banyak para Pegawai penyuluh Lapangan keluarga Berencana (KB) cuma selama ini tidak jelas kerjanya karena tidak di evaluasi dan ini nanti, pokoknya dalam satu bulan minimal empat kali saya turun evaluasi ” tutur kadis yang baru di Lantik ini.     (M Jasman)

Gubuk Ini Sedianya Dapat Bantuan Stimulan Dari Pemerintah Sejak Tahun Kemarin Dan Jadi Langganan Banjir

sulbarnews.com-  Baras, Pasangkayu, Berdasarkan pantauan kami di lapangan, bahwa, di antara beberapa rumah warga yang bermukim di lingkungan samonu, Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Pasangkayu, Prov.sulbar.

Nampak Salasatu Rumah milik seorang warga lingkungan samonu, atas nama Ansar Bahri, sebagai kepala Rumah tangga/kepala keluarga yang telah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak tersebut, sangat layak mendapat  perhatian yang serius dari pemerintah, dalam hal ini gubuk yang dia tempati selama kurun waktu 5 tahun, sampai hari ini belum pernah mendapat bantuan stimulan dari pemerintah, padahal jika di tinjau dari segi kondisi ekonomi yang di alami oleh Ansar bersama istri dan ke dua orang anaknya sudah sepantasnya mendapatkan bantuan stimulan yang di maksud.

Selain itu, menurut Ansar Bahri, bahwa setiap di musim penghujan, gubuk yang dia tempati selama ini, selalunya menjadi langganan banjir, sehingga hal tersebut juga sangat perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk pembenahan saluran dreinase khususnya yang ada di lingkungan samonu pada umumnya di wilayah kelurahan Baras.

Gubuk tampak belakang
Gambar Gubuk tampak belakang

Ansar Bahri adalah salasatu Kepala keluarga/Rumah Tangga yang masuk kategori prasejahtera satu sebab tidak mempunyai penghasilan menetap buat menghidupi kebutuhan rumah tangganya yang apabila di rata-ratakan penghasilannya dalam satu bulan hanya mampu mencapai Rp.300 ribu rupiah perbulan,terang Ansar di kediamannya

Menurut pengakuan Ansar, bahwa beberapa tahun lalu gubuk yang dia tempati berteduh selama ini sudah berkali-kali di Poto oleh pihak yang di tugaskan dari pemerintah, sejak tahun 2017 yang lalu dan ia sudah berkali-kali juga telah menyetor berkas kelengkapan admistrasi ke pemerintah kelurahan Baras, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan stimulan yang di maksud. Namun sampai hari ini bantuan tersebut belum juga dia dapatkan.

Olehnya itu sebagai warga yang salasatunya berhak menerima manfaat bedah rumah, Ansar Bahri sangat mengharapkan bantuan tersebut, semoga di tahun 2020 ini dia akan mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah dari pemerintah

” Saya sangat heran, kenapa sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan bedah rumah, padahal beberapa tahun yang lalu, gubuk saya sudah di periksa dan di Poto oleh tim yang di tugaskan dari pemerintah dan kemudian saya sudah serahkan berkas untuk persyaratan ke pemerintah kelurahan Baras dan baru-baru ini saya telah menghadap sekcam baras yakni,mantan lurah baras Nadris H.Waris, di rumah kediamannya, mengatakan bahwa, sebenarnya tahun kemarin 2019 seharusnya kaulah salasatunya yang mendapatkan bantuan bedah rumah itu karena apabila setiap ada rapat mengenai anggaran yang di maksud  maka saya selalu sebut namamu dalam rapat supaya kamu juga salasatu yang mendapat bantuan bedah rumah itu ” tutur Ansar Bahri  sembari menirukan ungkapan sekcam Baras dalam hal ini mantan kepala kelurahan baras

Lanjut Ansar, menuturkan, ” kenapa hanya orang lain yang kena bedah rumah, padahal kalau di pikir rumahku juga lebih layak kena bantuan seperti halnya dengan rumah-rumah warga lainnya sedangkan lokasi yang di tempati rumah saya berdiri sekarang ini adalah lokasi milik saya sendiri hibah dari kedua orang tua saya karena salasatu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut harus ada dasar pondasi dulu dan hal ini semua sudah ada ” tutur ansar yang merasa heran dan kecewa.

Ansar juga Menambahkan, ” dan kemudian apabila turun hujan, maka gubuk saya ini selalu jadi Langganan banjir karena sistim aliran pembuangan gotnya tidak lancar ” gumam Ansar Bahri

sehingga dengan demikian, sebagaimana kondisi yang telah di alami oleh salaseorang warga lingkungan samonu tersebut, agar kiranya pihak pemerintah perlu perhatian yang serius untuk memberikan bantuan stimulan bedah rumah.    (Ansar)

Jelang Pilkada, Bawaslu Sulbar Kembali Menegaskan Larangan Mutasi Pejabat Oleh Petahana

sulbarnews.com, Mamuju – Jelang Pilkada serentak, Bawaslu Sulbar kembali menegaskan tentang larangan mutasi pejabat oleh petahana.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 akan bergulir 23 September mendatang. Pilkada serentak tahun ini akan berlangsung di 270 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota madya.

Empat kabupaten di Sulawesi Barat juga akan ikut menyelenggarakan pilkada. Diantaranya, Mamuju, Majene, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Komisioner Bawaslu Sulbar, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fitrinela Patonangi menjelaskan, ketentuan larangan penggantian pejabat atau mutasi diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Pasal 71 ayat 2 disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Larangan itu hingga akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” beber Fitrinela.

Lanjut Fitrinela, pasangan calon di Pilkada 2020 akan ditetapkan pada 8 Juli nanti. Itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

“Maka hitungan mundur terhadap larangan tersebut jatuh pada tanggal 8 Januari 2020, dimana terhadap kepala daerah tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri,” jelas Firinela, Sabtu (11/1/2019).

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sulbar itu menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrasi.

Pada UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 188, sanski atas pelanggaran pasal 71 UU 10 Tahun 2016 berupa pidana penjara paling singkat lama enam bulan dan denda maksimal Rp 6 juta. Sanksi serupa juga diatur dalam pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Selain pidana, sanksi administrasi pun mengintai kepala daerah yang mencalonkan kembali atau petahana. Itu diatur melalui pasal 89 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

“Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, petahana yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Selain mutasi, pasal 71 UU 10 Tahun 2016 juga mengatur larangan bagi pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI-Polri dan kepala desa atau lurah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu tertuang dalam pasal 71 ayat 1.

Ketentuan lainnya di pasal 71 ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Itu tak hanya di daerah sendiri tapi juga di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Doktor ilmu hukum Unhas ini menambahkan, Bawaslu memiliki kewenangan terkait pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran. Bawaslu Sulbar melakukan upaya pencegahan melalui imbauan pada gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

“Selain upaya pencegahan, Bawaslu dalam hal ini dalam pelaksanaan pengawasannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka Bawaslu menindaklanjuti melalui mekanisme penindakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan,” pungkasnya.

Sumber : Bawaslu Sulbar

Kab.Pasangkayu, Siap Jadi Penyanggah Ibu Kota Baru, Ir.H.Agus Ambo Djiwa, Serahkan Masterplan Pelabuhan Strategis Nasional Ke Sekretaris kabinet

sulbarnews.com, Jakarta – Kabupaten Pasangkayu siap menjadi daerah penyanggah ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Salah satu hal yang strategis adalah penyiapan pelabuhan laut berskala besar.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengaku sanggup untuk mempersiapkan pelabuhan tersebut karena di daerahnya terdapat lokasi yang potensial yaitu di Tikke yang memiliki areal seluas 1.000 hingga 3.000 hektare.

Hari Kamis (9/1/2020), Bupati Agus menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Seskab di Jakarta untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional.

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk dikomunikasikan dengan Pak Sekretaris Kabinet. Makanya, hari ini saya datang untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional ke Pak Pramono Anung,” ungkap Agus, Kamis (9/1).

Agus berharap agar dokumen tersebut bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan pelabuhan yang di maksud bisa terealisasi secepatnya.

“Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi barat agar berdoa dan mendukung pembangunan pelabuhan ini agar bisa terealisasi sehingga Sulawesi Barat bisa menjadi kawasan strategis,” kata Ketua DPD PDIP Sulbar ini. (**)

Almarhum Kapten Infantri Agus, Danramil 1418-05 Kalumpang, Di Kebumikan Secara Militer

sulbarnews.com- Mamuju.  Suasana duka menyelimuti Keluarga Besar Kodim 1418/Mamuju Korem 142/Tatag dimana pada Selasa 6 Januari 2020 Pukul 10.15 Wita telah kehilangan salah satu anggota terbaiknya atas nama Kapten Inf Agus NRP 600358 Danramil 1418-05/Kalumpang Kodim 1418/Mamuju, yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Pendrik (Dokter Ahli Penyakit Dalam) dan dr. Hendrikus (Spesialis Saraf) di ruangan ICU RS Stella Maris, setelah menjalani pengobatan.

Almarhum sebelumnya sudah dirawat di Rumah Sakit Tk. II Pelamonia Makassar, selama 12 hari, RS. Makkasau Polman 5 hari dan RS. Bhayangkara Polda Sulsel selama 12 hari dan terakhir almarhum sempat di rawat di RS. Stella Maris Makassar. Menurut hasil diagnosis dokter bahwa almarhum menderita suspect cerebral tumor metastasis DD/Abscess, brain swelling, mega cystrna magna.

Pada tanggal 7 Januari 2020 Pukul 10.00 Wita dilakukan prosesi Upacara Persemayaman di rumah duka Desa Soreang Palipi Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulbar bertindak selaku Irup Dandim 1401/Majene Letkol Ragung Ismail, dilanjutkan Upacara Pemakaman Militer di Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Soreang Palipi Kec. Banggae Kab. Mamuju Prov. Sulbar.

Pada prosesi upacara Pemakaman Militer tersebut  bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 1418/Mamuju Kolonel Inf Suyitno, S.I.P, sebagai  Komandan Upacara Lettu Inf Alimuddin, Dan Unit Inteldim 1401/Majene, dan pasukan upacara dari 1 Pleton gabungan Kodim 1401/Majene dan Yonif 721/Makassau.

Pada kegiatan tersebut Dandim 1418/Mamuju, Kolonel Inf Suyitno, S.I.P menyampaikan duka yang mendalam terhadap kepergian salah satu anggotanya, sebagai bapaknya dan sebagai atasannya sungguh saya merasa kehilangan, dimana keseharian almarhum sangat dekat dengan anggota, sangat ceriah dan penuh tanggung jawab atas tugas yang diembannya.”Tegasnya.

Selanjutnya Dandim 1418/Mamuju Kolonel Inf Suyitno, S.I.P didepan istri almarhum menyampaikan agar mengikhlaskan kepergian almarhum, ini sudah kehendak Allah SWT  kita sebagai manusia wajib menerima dan mendoakan dengan rasa tulus dan ikhlas sehingga almarhum lebih tenang dialam kuburnya, diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. (**)

H.Sahrul Sukardi, Salasatu Putra Daerah Mateng Yang Terpilih Menjadi Ketua Hiswana Migas Sulbar

sulbarnews.com, Bertempat di hotel Avira Panakukang Makassar (04/01-2020) dalam rapat pleno, Sahrul sukardi putra Mamuju tengah terpilih menjadi ketua DPC VIII HISWANA MIGAS SUL-BAR.

Dalam rapat pleno tersebut, ada tiga kandidat yang ikut mencalonkan ketua MIGAS Provinsi Sulawesi Barat DPC VIII HISWANA MIGAS, yakni adalah H.Asnuddin Sokong dari Kab.Majene dengan perolehan suara sebanyak 12 suara, dan dr.Hj Nova A dari Kab Mamuju Memperoleh Suara 13 suara, sedangkan H.Sahrul Sukardi kandidat Dari Kab.Mateng Memperoleh Suara terbanyak dari dua kandidat, yaitu perolehan suara sebanyak 22 suara.

Dengan demikian, terpilihnya H.sahrul Sukardi sebagai ketua Hiswana migas Sulbar di harapkan dapat memperbaiki situasi dan permasalahan di tingkat masyarakat terutama persoalan kelangkaan LPG dan BBM.

Dalam Rapat pemilihan ketua Migas DPC VIII Hiswana Migas Provinsi Sulawesi Barat, H.Sahrul Sukardi menyampaikan, ” bahwa Di butuhkan komunikasi dan singkronisasi antara pemerintah daerah dengan pihak lembaga Hiswana migas itu sendiri, dengan ini kiranya Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya ke pihak Pertamina, jika ada permasalahanpermasalahan yang terjadi selama ini agar dapat di atasi dan bisa di tangani dengan baik untuk mengurangi kelangkaan LPG maupun BBM di tingkat masyarakat ” ungkap H.Sahrul.

Dengan terpilihnya menjadi ketua DPC, H Sahrul Sukardi, merasa sangat tertantang karena yang di urusi saat ini bukan lagi skala kabupaten melainkan satu provinsi Sulawesi barat, yang di dalamnya ada enam kabupaten, yakni adalah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu.

Ketua DPC VIII Hiswana Migas  menambahkan, ” Selain itu perlunya update data dari pihak pemerintah daerah utamanya dari pihak dinas yang terkait yaitu koperindag sebagai Lining sektor di tingkat kabupaten sehingga krisis kuota BBM maupun LPG di Akir tahun tidak lagi terjadi ” Tutur H.Sahrul

(Sulbarnews.com)

Kabid Propam Polda Sulbar : ” Ada Polisi Nakal ? Laporkan, Ini Mekanismenya “

Mamuju,sulbarnews.com – Layanan hotline service “polisi nakal” yang di buka sejak seminggu lalu di Polda Sulbar di respon warga Natizen dengan baik

Kabid Propam Polda Sulbar, AKBP. M. Rivai Arva menjelaskan
layanan hotline tersebut di buka untuk untuk mempermudah akses masyarakat sehingga lebih mudah dan responsif, Kendati demikian, sejumlah warga merasa kecewa lantaran hotline tersebut terbatas untuk wilayah hukum polda Sulbar saja

“Perlu saya sampaikan bahwa semua  laporan masyarakat di jamin dan di respon, di wilayah hukum sulbar” Papar Arvan

Muh. Rifai Arva berharap di bukanya layanan tersebut dapat mempersempit ruang gerak para “polisi nakal” dan tidak profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Harapan saya selaku kabid propam yang langsung mengendalikan layanan nomor tersebut adalah semakin mempersempit ruang gerak bagi polisi-polisi yg bekerja tidak profesional atau kami istilahkan Polisi nakal, sehingga secara tidak langsung mendorong setiap insan polri yg bertugas di wilayah sulbar bekerja dan berprilaku baik sebagaimana pedoman hidup pers Polri yaitu tri brata dan catur prasetya,ini adalah terobosan kreatif  yg kami laksanakan dan langsung bersentuhan publik.” Pungkas mantan Kapolresta Mamuju itu

Berikut mekanisme pelaporan Hotline polda Sulbar yang wajib di isi :

Nama lengkap :
Alamat anda:
Jenis kelamin:
Status : ( pilih… lajang, beristri, bersuami, janda, duda…isi sesuai status anda).

Yang saudara laporkan oknum polisi :
Nama:
Pangkat:
Kesatuan:
Polda :
jika oknum polisi tsb tidak kenal tidak usah diisi, namun didukung dgn bukti2 lain seperti photo, nomer plat kendaraan motornya, nomer dinding mobilnya dll…)

Status hubungan anda dengan oknum polisi tsb (pilih)
1.suami istri
2.pacaran

Teman lama sejak… (diisi tahunnya )

Baru kenal sejak ( diisi tahunnya)

Saudara kandung

Saudara tiri

Saudara jauh/ family

Tidak kenal sama sekali

baru kenal/ tahu setelah kejadian

Kasus yang mau di laporkan:
Tkp :
kasus apa:
Kronologis singkat:
( tulis secara singkat kejadiannya)

Saksi : ( sebutkan siapa nama orang yg bisa menjadi saksi untuk menguatkan ket saudara nantinya).
No hp saksi : (yg aktif dan diusahakan bisa wa., jika tidak ada wa maka no hp yg bisa diajak komunikasi langsung)

Tuntutan anda kepada polisi tersebut ? (Pilih)

Tuntut Pidana

Tindak internal

Ganti rugi

Permintaan maaf

Lain2..sebutkan. Ttd (Nama lengkap)

Sertakan dengan :

Photo ktp asli anda ( di photo langsung melalui hp anda sbg pelapor, bukan photo lama)

Photo selfi anda terbaru/ saat ini.

Photo oknum polisi tsb

Photo2 yg berhub dgn yg saudara laporkan.

Video rekaman.

Catatan :
-point 1,2,3 wajib*, point 4 dan 5 jika tidak ada tidak masalah (**)

Agus Ambo Djiwa : Inilah Keberkahan Bagi Daerah Kita Dengan Adanya Pak Syahrul Menjadi Mentan

sulbarnews.com, Pasangkayu – Kabupaten Pasangkayu mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI berupa bantuan pembuatan kandang untuk ternak sebanyak 1.473 RTM atau 73.650 ekor.

Bantuan ini diserahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melakukan kunjungan kerja perdana di Sulbar, Sabtu (7/12/2019).

Kegiatan tatap muka mentan dengan para pejabat dan stakeholder di Sulbar berlangsung di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Dengan adanya bantuan ini, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa yang hadir di lokasi acara, mengemukakan apresiasi dan terima kasih kepada mentan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi daerah kami. Inilah keberkahan bagi daerah kita dengan adanya Pak Syahrul menjadi mentan. Saya yakin Pak Mentan sangat serius membantu daerah kita,” kata Agus.

Di acara ini juga Agus bersama para bupati lainnya melakukan penandatanganan program kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten se-Sulbar.

Selain Pasangkayu, lima kabupaten lainnya juga mendapat bantuan serupa. Yakni Mamuju sebanyak 4.432 RTM atau 221.600, Mamuju Tengah sebanyak 1.200 RTM atau 60. 000 ekor, Majene sebanyak 2.851 RTM atau 142.550 ekor, dan Polman sebanyak 6.062 RTM  atau 303.100 ekor.

Kegiatan tatap muka dengan mentan diakhiri dengan penandatanganan program kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov Sulbar dan Pemkab Se-Sulbar. Kemudian dilanjutkan, penanaman jagung oleh Mentan RI, Wakil Gubernur Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, DPD RI, dan Bupati Mamuju.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir pada acara ini, di antaranya Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Gubernur Sulbar periode 2006-2016 Anwar Adnan Saleh, para bupati se-Sulbar, unsur forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Sedangkan Mentan Syahrul didampingi oleh sejumlah pejabat kementan, seperti Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI Suwandi, Dirjen Perkebunan Kementan RI Kasdi Subagyono, Kepala Badan Libangtan Kementan RI Fadjry Djufry, Kepala Badan Karantina Kementan RI Ali Jamil, Staf Khusus Kementan RI M. Hatta, Staf Khusus Kementan RI Imam, Staf Ahli Mentan RI Bidang Inovasi dan Teknologi Bambang, dan sejumlah staf di kementan. (***)

Pemerintah Daerah Kab.Pasangkayu, Laksanakan Rapat Sosialisasi Pengimplementasian Pajak Daerah Sistem Online

Pasangkayu,sulbarnews.com | Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, (5 Desember 2019) tepatnya, diruang Pola Kantor Bupati, Lantai III, di buka oleh Bapak Bupati H.Agus Ambo Djiwa, guna mensosialisasikan sistem pajak online oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab.Pasangkayu.

Rapat tersebut, Selain dihadiri oleh bupati Pasangkayu juga dihadiri Oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasangkayu, Muslihat Kamaluddin S.Sos, MAP, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yakni Di antaranya adalah, Kepala Dinas PUPR Budiyansa,ST, Kepala Badan Bapenda Badaruddin, Kadis Koperindag Arpan Lasibe, Kadis Kesehatan Bersama Beberapa OPD Lainnya.

Hal Tersebut, agar pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik lagi, maka ada target yang harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam Rapat Sosialisasi yang di maksud, turut pula Hadir sejumlah para tamu undangan dari pelaku jenis usaha pengelola warung makan/rumah makan, Hotel/ Penginapan yang di anggap menjadi objek pungutan Pajak Daerah

Pada kesempatan itu, Dalam Rapat Sosialisasi, Agus Ambo Djiwa menekankan agar para OPD terkait yang diberi target agar bisa bekerja semaksimal mungkin untuk memberi dampak peningkatan PAD di daerah ini.

“Di tahun 2019 PAD kita hanya berkisaran di angka 33 milyar, kita berharap di tahun mendatang bisa ditingkatkan,” harapnya.

Di Acara yang sama, Muslihat menyambut baik kegiatan sosialisasi pajak daerah ini, dalam rangka optimalisasi PAD di bumi vovasanggayu.

Secara jelas, Muslihat menerangkan untuk mengoptimalkan PAD di daerah ini, harus ada terobosan yang dilakukan oleh para OPD penghasil PAD.
Misalnya, kata Muslihat OPD yang diberi target mampu melakukan kajian terhadap potensi-potensi lainnya yang dianggap menghasilkan PAD.

“Jadi harus ada terobosan lewat kajian potensi yang dianggap itu bisa menghasilkan PAD,” jelasnya.

Menurutnya jika kajian-kajian potensi itu mampu direalisasikan oleh pihak OPD terkait, maka kedepannya PAD di Kabupaten Pasangkayu, tidak lagi hanya mengandalkan dari PBB, galian C, IMB dan pajak restribusi dari pemilik hotel rumah makan dll.

“Kajian potensi ini dapat dilakukan sebelum bupati mendatangkan tenaga ahli dalam rangka menggenjot PAD kita,” jelas DPRD fraksi PAN itu.

Dihadapan bupati dan beberapa pimpinan OPD, Muslihat banyak berharap agar seluruh undangan yang hadir di sosialisasi pajak daerah ini, bisa berpartisipasi meningkatkan PAD dengan cara taat membayar pajak.

“Karena dengan taat membayar pajak roda dua maupun roda empat, ini juga cukup besar dari segi bagi-bagi hasilnya ke daerah,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Muslihat menginformasikan bahwa untuk skala nasional Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat ke-33 dari segi PAD.

“Dari 34 Provinsi di Indonesia di bawah kita ada Maluku dan satu level diatas kita Provinsi Gorontalo. Kedepan kita berharap bisa berkontribusi untuk menaikkan levelnya,” imbuhnya.

Ditambahkan, dengan adanya sosialisasi tersebut kedepannya DPRD khususnya dari komisi II selaku mitra bisa terus melakukan Focus Grup Discussiin (FGD) sehingga bisa bersama para OPD penghasil.PAD mendiskusikannhal-hal yang dapat mendorong peningkatan PAD.

“Kami di DPRD berharap kepada pemerintah agar lebih memaksimalkan support anggaran ke OPD penghasiL PAD sehingga capaian hasil PAD bisa berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran di OPD masing-masing,” demikian harapan mantan Anggota Komisioner KPU itu.

( Egy/jasman)

Agus Ambo Djiwa : Figur Yang Akan Di Usung Jadi Calon Bupati, Tidak Mesti Dari Kader PDIP

Pasangkayu,sulbarnews.com | Perhelatan politik tidak akan lama lagi di gelar secara serentak empat kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi barat untuk memperebutkan kursi 01 (Kepala Daerah) tahun 2020 mendatang. yakni adalah Kab.Pasangkayu, kab.mateng, kab.mamuju, kab.majene.

Hal tersebut, para kandidat sepertinya akan melirik partai besar yang ada di Sulawesi barat yakni adalah partai PDIP di kenal sebagai partai penguasa di negara indonesia.dengan demikian partai PDIP telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan di usung.

Sementara itu, Kamis,28/11-2019, Agus Ambo Djiwa, adalah Ketua DPW PDIP Sulawesi barat, menanggapi tentang hal adanya para bakal calon yang akan melirik PDIP, partainya belum menentukan sikap bahwa siapa-siapa yang akan bakal di usung di empat kabupaten tersebut.

“ Partai PDIP Sulawesi Barat sampai saat ini belum menentukan sikap bahwa siapa bakal calon yang akan di usung oleh Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) PDIP untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah di empat kabupaten dalam wilayah Sulawesi barat Pada pilkada mendatang tahun 2020, karena adapun calon yang akan kami usung nantinya semua berdasarkan survey dan figur yang akan di usung tidak mesti dari kader partai PDIP, kepada non kaderpun kami akan lihat hasil surveynya  ” tutur Agus Ambo Djiwa.

Agus menambahkan, ”  PDIP Sulbar akan all out untuk memenangkan figur yang akan di usung dan
Saya siap turun kampanye di desa-desa sampai dusun dan RT, di semua empat kabupaten ” ungkapnya.

( M jasman )