MK : Leasing Tak Bisa Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan

sulbarnews.com- Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Majelis Hakim Mahkamah Konsititusi (MK) Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (23/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pasangan suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi, terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, MK menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya.

"Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri," ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/1).

"Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang," lanjutnya.

Hakim MK, Suhartoyo saat sidang perdana PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (14/06). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Suhartoyo menyatakan keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dengan kreditur.

Suhartoyo menyebut kreditur memiliki hak eksklusif dalam menarik objek jaminan fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut majelis MK, terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang 'manusiawi', baik berupa ancaman fisik maupun psikis.

Hal itu pula yang dialami pemohon dalam gugatan ini. Kedua pemohon mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Tahun 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF).

Padahal pemohon telah membayar angsuran secara taat sepanjang 18 November 2016 - 18 Juli 2017 sesuai perjanjian. Namun pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk berupaya mengambil kendaraan tersebut dengan dalil wanprestasi.

Atas perlakuan itu, pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Namun pengaduan tersebut tidak ditanggapi PT ASF hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya kepada pemohon.

Menerima perlakuan tersebut, pemohon mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Suasana sidang pembacaan amar putusan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 dan 58/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

PN Jaksel mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali menarik paksa kendaraan pemohon. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Sehingga untuk melindungi debitur lain dari kejadian serupa, MK menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat.

MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa 'cidera janji' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji'. (**)

Kab.Pasangkayu, Siap Jadi Penyanggah Ibu Kota Baru, Ir.H.Agus Ambo Djiwa, Serahkan Masterplan Pelabuhan Strategis Nasional Ke Sekretaris kabinet

sulbarnews.com, Jakarta - Kabupaten Pasangkayu siap menjadi daerah penyanggah ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Salah satu hal yang strategis adalah penyiapan pelabuhan laut berskala besar.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengaku sanggup untuk mempersiapkan pelabuhan tersebut karena di daerahnya terdapat lokasi yang potensial yaitu di Tikke yang memiliki areal seluas 1.000 hingga 3.000 hektare.

Hari Kamis (9/1/2020), Bupati Agus menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Seskab di Jakarta untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional.

"Ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk dikomunikasikan dengan Pak Sekretaris Kabinet. Makanya, hari ini saya datang untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional ke Pak Pramono Anung," ungkap Agus, Kamis (9/1).

Agus berharap agar dokumen tersebut bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan pelabuhan yang di maksud bisa terealisasi secepatnya.

"Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi barat agar berdoa dan mendukung pembangunan pelabuhan ini agar bisa terealisasi sehingga Sulawesi Barat bisa menjadi kawasan strategis," kata Ketua DPD PDIP Sulbar ini. (**)

Komisioner KPU RI,Wahyu Setyawan Punya Harta Rp.12,8 M Di Tangkap KPK

sulbarnews.com- KPK menangkap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, pada Rabu (8/1) siang. Ketua KPK Komjen Firli Bahuri telah mengonfirmasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.

"Kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Kami masih bekerja," ujar Firli saat dikonfirmasi.

Sebagai pejabat negara, Wahyu tentu wajib melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke KPK.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses kumparan di laman elhkpn.kpk.go.id, Wahyu terakhir melaporkan hartanya pada 30 Maret 2019, terkait jabatannya sebagai komisioner KPU RI.

Wahyu memiliki harta senilai Rp 12.812.000.000, yang terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Untuk harta tidak bergerak, aset yang ia miliki berupa sembilan tanah di Banjarnegara dengan total nilai Rp 3,35 miliar.

Adapun harta bergerak, Wahyu memiliki aset senilai Rp 1,025 miliar berupa satu unit Toyota Innova, Honda Jazz, Mitsubishi All New Pajero Sport, serta satu unit sepeda motor Honda Vario, motor Yamaha F 1 ZR, dan motor Vespa Sprint.

Wahyu juga mempunyai harta bergerak lainnya yang ditaksir senilai Rp 715.000.000, surat berharga, kas dan setara kas sebesar Rp 4,98 miliar, harta lainnya senilai Rp 2,74 miliar, dan utang Rp 0.

Saat ini, status Wahyu akan ditentukan usai menjalani pemeriksaan 1 x 24 jam.

Merespons penangkapan ini, Ketua KPU, Arief Budiman, mengaku belum mengetahui info tersebut. "Saya masih belum bisa memastikan, masih tunggu konfirmasi juga," kata Arief saat dihubungi.

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU Viryan Azis dan Ilham Saputra.

"Mohon maaf. Sejak kemarin saya di Sulsel. Saya sekarang sedang di KPU Enrekang, Sulsel, ada agenda kerja," kata Viryan.

"Saya belum dapat infonya," tambah Ilham. (**)

Jarang Di Sukai Banyak Orang, Ternyata Mengkonsumsi Sayuran Pahit, Sangat Bermanfaat Bagi Kesehatan !

Sulbarnews.com- kesehatan, sebagian besar orang tídak terlalu suka dengan makanan yang rasanya pahít. Makanan-makanan pahít sepertí pare, daun pepaya, dan laín sebagaínya, kerap kalí díhíndarí oleh sebagían orang. Padahal makanan-makanan pahít tersebut menawarkan segudang manfaat bagí kesehatan tubuh.

Apa saja manfaatnya? Símak ulasannya beríkut íní.

1. Membantu menyehatkan pencernaan

Produksí enzím pencernaan yang ada dí dalam tubuh bísa dítíngkatkan dengan mengonsumsí makanan pahít. Makín baík pencernaan makanan, makín banyak pula nutrísí yang dapat díserap tubuh.

2. Kaya vítamín dan míneral

Sayuran pahít sepertí pare menawarkan segudang nutrísí yang baík bagí tubuh. Makanan pahít memílíkí kandungan vítamín C, K, dan a, serta míneral sepertí magnesíum, kalsíum, dan kalíum. Sayuran-sayuran pahít juga kaya akan serat, dan folíate, namun rendah sodíum dan lemak.

3. Melawan radíkal bebas

Studí terbaru telah menunjukkan bahwa makanan pahít, termasuk salah satunya adalah cokelat pahít dapat membantu memerangí radíkal bebas dí dalam tubuh.

Dengan kata laín, hal tersebut dapat mencegah penyakít kanker ataupun penyakít saraf.

4. Mengusír racun yang ada dí líver

Kesehatan hatí memaínkan peran pentíng terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mencegah kesehatan hatí bísa dílakukan dengan cara mudah dan sederhana, yakní mengonsumsí makanan pahít.

Sayuran pahít sepertí kale (sejenís kubís) dan sayuran laínnya yang mengandung phytonutríen dapat membantu líver atau hatí melakukan tugasnya sepertí menyeímbangkan hormon, menjaga tíngkat kolesterol, dan menghílangkan racun darí darah.

5. Mengurangí ketagíhan gula

Mengonsumsí banyak gula atau makanan manís bísa memberíkan dampak negatíf bagí kesehatan tubuh, terlebíh lagí bíla anda mempunyaí masalah dalam mengontrol gula darah. Kecanduan akan gula atau makanan manís bísa díkurangí dengan cara mengonsumsí makanan-makanan pahít.

Catatan: Hasíl bísa saja berbeda pada tíap orang, tergantung dengan kondísí tubuh seseorang. sebelum mengaplíkasíkannya sebaíknya konsultasíkan terlebíh dahulu kepada para ahlí/dokter díbídangnya. semua ínformasí bersumber darí medía onlíne. kamí tídak bertanggung jawab apabíla terjadí sesuatu hal dí luar ekspektasí. (**)

Mabes Polri : Istri Dalangi Pembunuhan Korban Hakim PN Medan, Tiga Tersangka Di Tangkap

sulbarnews.com - Sumatera Utara (Sumut) bersama Polrestabes Medan akhirnya mengungkap kasus pembunuhan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan almarhum Jamaluddin. Dalam kasus ini, tiga pelaku telah ditangkap petugas gabungan.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, identitas ketiga pelaku yakni istri korban berinisial ZH dan dua orang suruhannya berinisial JP dan RN. Di mana otak pembunuhan yakni istri korban.

"Ada tiga pelaku, yang pertama istri korban, kemudian sama dua orang suruhannya," kata Argo di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (7/01/2020).

Argo menjelaskan, pengungkapan terhadap para pelaku setelah polisi menggali dengan metode induktif dan deduktif. Yakni penyelidikan mulai dari tempat kejadian perkara (TKP) maupun kaitannya dengan pekerjaan korban. Dari sana diketahui sang istri menjadi dalang pembunuhan tersebut.

Namun demikian, Argo belum bisa menjelaskan motif kasus tersebut. Hal itu nanti akan disampaikan Polda Sumut dan Polrestabes Medan.

"Tentunya nanti akan dirilis secara lengkap oleh Polda Sumut. Tapi yang terpenting semuanya ini sudah terungkap pelakunya," katanya.

Diketahui, sebelumnya Hakim PN Medan Jamaluddin (55) ditemukan tewas dalam mobil Toyota Prado warna hitam dengan nomor polisi BK 77 HD miliknya sendiri pada, Jumat (29/11/2019) pukul 13.30 WIB. Mobil tersebut berada di jurang tepatnya di Dusun II Namo Bintang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. (**)

Permentan No.01 Tahun 2020 Terbit, Pupuk Bersubsidi Di Salurkan

pupuk bersubsdi diberikan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani. Kelompok Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsdi adalah yang sudah menyusun e-RDKK

Sulbarnews.com, Jakarta- Kementerian Pertanian (Kementan) minta Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permentan) No 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Perementan ini telah diterbitkan pada Kamis 2 Januari 2020.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya akan meminta pihak produsen segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi agar segera mengalokasikan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Permentan No 01 terkait pupuk bersubsdi sudah terbit. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kita bisa segera membuat Surat Keputusan (SK) agar produsen bisa segera menyalurkan pupuk bersubsdi," ujar Sarwo Edhy, Jumat (3/1).

Sarwo Edhy mengungkapkan, penyaluran harus segera dilakukan, karena beberapa wilayah sudah memasuki masa pemupukan. Namun, dalam penyalurannya tetap akan berbasis e-RDKK yang sudah ditentukan alokasinya.

"Produsen memang belum bisa menyalurkan bila belum ada Permentan. Tapi kini sudah terbit, bisa segera disalurkan. Karena di sejumlah wilayah seperti di Jawa Timur sudah masuk masa pemupukan," kata Sarwo Edhy.

Dalam Permentan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsdi meliputi pupuk anorganik dan organik. Pupuk anorganik meliputi Urea, SP-36, ZA dan NPK. Penyaluran pupuk bersubsdi ini akan dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pupuk bersubsdi ini diberikan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani. Dan Kelompok Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsdi adalah yang sudah menyusun e-RDKK," jelas Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy berharap, tahun ini tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsdi lagi. Pasalnya, kebutuhan alokasi diusulkan dari daerah mulai tingkat Kecamatan hingga Provinsi.

"Semua akan disalurkan berdasarkan e-RDKK yang diusulkan. Apabila terjadi kekurangan di tingkat Kecamatan, maka Kabupaten berhak melakukan realokasi. Sedangkan bila kekurangan di tingkat Kabupaten, maka Provinsi yang berwenang melakukan realokasi," papar Sarwo Edhy.

Sementara, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsdi, dalam Permentan No 01 Tahun 2020 ini disebutkan pupuk Urea seharga Rp 1.800, SP-36 seharga Rp 2.000, ZA seharga Rp 1.400 dan NPK seharga Rp 2.300. Sementara pupuk NPK Formula Khusus HET seharga Rp 3.000 dan pupuk organik seharga Rp 500.

"HET pupuk bersubsdi ini berlaku untuk pembelian petani di pengecer resmi baik menggunakan uang tunai ataupun kartu tani. Pupuk dalam kemasan 50 kg untuk anorganik dan 40 kg untuk organik," sebut Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsdi ini. Dia berharap Pemerintah Daerah juga melakukan hal yang sama.

"Kamitelahberkoordinasidenganpihak-pihakterkait,termasukaparathukumterkaitpengawasanpenyaluranpupukbersubsdiini.PemerintahDaerahpunmempunyaitanggungjawabyang sama," pungkas Sarwo Edhy. (**)