Gubuk Ini Sedianya Dapat Bantuan Stimulan Dari Pemerintah Sejak Tahun Kemarin Dan Jadi Langganan Banjir

sulbarnews.com-  Baras, Pasangkayu, Berdasarkan pantauan kami di lapangan, bahwa, di antara beberapa rumah warga yang bermukim di lingkungan samonu, Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Pasangkayu, Prov.sulbar.

Nampak Salasatu Rumah milik seorang warga lingkungan samonu, atas nama Ansar Bahri, sebagai kepala Rumah tangga/kepala keluarga yang telah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak tersebut, sangat layak mendapat  perhatian yang serius dari pemerintah, dalam hal ini gubuk yang dia tempati selama kurun waktu 5 tahun, sampai hari ini belum pernah mendapat bantuan stimulan dari pemerintah, padahal jika di tinjau dari segi kondisi ekonomi yang di alami oleh Ansar bersama istri dan ke dua orang anaknya sudah sepantasnya mendapatkan bantuan stimulan yang di maksud.

Selain itu, menurut Ansar Bahri, bahwa setiap di musim penghujan, gubuk yang dia tempati selama ini, selalunya menjadi langganan banjir, sehingga hal tersebut juga sangat perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk pembenahan saluran dreinase khususnya yang ada di lingkungan samonu pada umumnya di wilayah kelurahan Baras.

Gubuk tampak belakang
Gambar Gubuk tampak belakang

Ansar Bahri adalah salasatu Kepala keluarga/Rumah Tangga yang masuk kategori prasejahtera satu sebab tidak mempunyai penghasilan menetap buat menghidupi kebutuhan rumah tangganya yang apabila di rata-ratakan penghasilannya dalam satu bulan hanya mampu mencapai Rp.300 ribu rupiah perbulan,terang Ansar di kediamannya

Menurut pengakuan Ansar, bahwa beberapa tahun lalu gubuk yang dia tempati berteduh selama ini sudah berkali-kali di Poto oleh pihak yang di tugaskan dari pemerintah, sejak tahun 2017 yang lalu dan ia sudah berkali-kali juga telah menyetor berkas kelengkapan admistrasi ke pemerintah kelurahan Baras, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan stimulan yang di maksud. Namun sampai hari ini bantuan tersebut belum juga dia dapatkan.

Olehnya itu sebagai warga yang salasatunya berhak menerima manfaat bedah rumah, Ansar Bahri sangat mengharapkan bantuan tersebut, semoga di tahun 2020 ini dia akan mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah dari pemerintah

Saya sangat heran, kenapa sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan bedah rumah, padahal beberapa tahun yang lalu, gubuk saya sudah di periksa dan di Poto oleh tim yang di tugaskan dari pemerintah dan kemudian saya sudah serahkan berkas untuk persyaratan ke pemerintah kelurahan Baras dan baru-baru ini saya telah menghadap sekcam baras yakni,mantan lurah baras Nadris H.Waris, di rumah kediamannya, mengatakan bahwa, sebenarnya tahun kemarin 2019 seharusnya kaulah salasatunya yang mendapatkan bantuan bedah rumah itu karena apabila setiap ada rapat mengenai anggaran yang di maksud  maka saya selalu sebut namamu dalam rapat supaya kamu juga salasatu yang mendapat bantuan bedah rumah itu " tutur Ansar Bahri  sembari menirukan ungkapan sekcam Baras dalam hal ini mantan kepala kelurahan baras

Lanjut Ansar, menuturkan, " kenapa hanya orang lain yang kena bedah rumah, padahal kalau di pikir rumahku juga lebih layak kena bantuan seperti halnya dengan rumah-rumah warga lainnya sedangkan lokasi yang di tempati rumah saya berdiri sekarang ini adalah lokasi milik saya sendiri hibah dari kedua orang tua saya karena salasatu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut harus ada dasar pondasi dulu dan hal ini semua sudah ada " tutur ansar yang merasa heran dan kecewa.

Ansar juga Menambahkan, " dan kemudian apabila turun hujan, maka gubuk saya ini selalu jadi Langganan banjir karena sistim aliran pembuangan gotnya tidak lancar " gumam Ansar Bahri

sehingga dengan demikian, sebagaimana kondisi yang telah di alami oleh salaseorang warga lingkungan samonu tersebut, agar kiranya pihak pemerintah perlu perhatian yang serius untuk memberikan bantuan stimulan bedah rumah.    (Ansar)

Kab.Pasangkayu, Siap Jadi Penyanggah Ibu Kota Baru, Ir.H.Agus Ambo Djiwa, Serahkan Masterplan Pelabuhan Strategis Nasional Ke Sekretaris kabinet

sulbarnews.com, Jakarta - Kabupaten Pasangkayu siap menjadi daerah penyanggah ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Salah satu hal yang strategis adalah penyiapan pelabuhan laut berskala besar.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengaku sanggup untuk mempersiapkan pelabuhan tersebut karena di daerahnya terdapat lokasi yang potensial yaitu di Tikke yang memiliki areal seluas 1.000 hingga 3.000 hektare.

Hari Kamis (9/1/2020), Bupati Agus menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Seskab di Jakarta untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional.

"Ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk dikomunikasikan dengan Pak Sekretaris Kabinet. Makanya, hari ini saya datang untuk menyerahkan dokumen naskah masterplan Pelabuhan Strategis Nasional ke Pak Pramono Anung," ungkap Agus, Kamis (9/1).

Agus berharap agar dokumen tersebut bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan pelabuhan yang di maksud bisa terealisasi secepatnya.

"Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi barat agar berdoa dan mendukung pembangunan pelabuhan ini agar bisa terealisasi sehingga Sulawesi Barat bisa menjadi kawasan strategis," kata Ketua DPD PDIP Sulbar ini. (**)

Permentan No.01 Tahun 2020 Terbit, Pupuk Bersubsidi Di Salurkan

pupuk bersubsdi diberikan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani. Kelompok Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsdi adalah yang sudah menyusun e-RDKK

Sulbarnews.com, Jakarta- Kementerian Pertanian (Kementan) minta Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permentan) No 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Perementan ini telah diterbitkan pada Kamis 2 Januari 2020.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya akan meminta pihak produsen segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi agar segera mengalokasikan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Permentan No 01 terkait pupuk bersubsdi sudah terbit. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kita bisa segera membuat Surat Keputusan (SK) agar produsen bisa segera menyalurkan pupuk bersubsdi," ujar Sarwo Edhy, Jumat (3/1).

Sarwo Edhy mengungkapkan, penyaluran harus segera dilakukan, karena beberapa wilayah sudah memasuki masa pemupukan. Namun, dalam penyalurannya tetap akan berbasis e-RDKK yang sudah ditentukan alokasinya.

"Produsen memang belum bisa menyalurkan bila belum ada Permentan. Tapi kini sudah terbit, bisa segera disalurkan. Karena di sejumlah wilayah seperti di Jawa Timur sudah masuk masa pemupukan," kata Sarwo Edhy.

Dalam Permentan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsdi meliputi pupuk anorganik dan organik. Pupuk anorganik meliputi Urea, SP-36, ZA dan NPK. Penyaluran pupuk bersubsdi ini akan dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pupuk bersubsdi ini diberikan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani. Dan Kelompok Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsdi adalah yang sudah menyusun e-RDKK," jelas Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy berharap, tahun ini tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsdi lagi. Pasalnya, kebutuhan alokasi diusulkan dari daerah mulai tingkat Kecamatan hingga Provinsi.

"Semua akan disalurkan berdasarkan e-RDKK yang diusulkan. Apabila terjadi kekurangan di tingkat Kecamatan, maka Kabupaten berhak melakukan realokasi. Sedangkan bila kekurangan di tingkat Kabupaten, maka Provinsi yang berwenang melakukan realokasi," papar Sarwo Edhy.

Sementara, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsdi, dalam Permentan No 01 Tahun 2020 ini disebutkan pupuk Urea seharga Rp 1.800, SP-36 seharga Rp 2.000, ZA seharga Rp 1.400 dan NPK seharga Rp 2.300. Sementara pupuk NPK Formula Khusus HET seharga Rp 3.000 dan pupuk organik seharga Rp 500.

"HET pupuk bersubsdi ini berlaku untuk pembelian petani di pengecer resmi baik menggunakan uang tunai ataupun kartu tani. Pupuk dalam kemasan 50 kg untuk anorganik dan 40 kg untuk organik," sebut Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsdi ini. Dia berharap Pemerintah Daerah juga melakukan hal yang sama.

"Kamitelahberkoordinasidenganpihak-pihakterkait,termasukaparathukumterkaitpengawasanpenyaluranpupukbersubsdiini.PemerintahDaerahpunmempunyaitanggungjawabyang sama," pungkas Sarwo Edhy. (**)

H.Sahrul Sukardi, Salasatu Putra Daerah Mateng Yang Terpilih Menjadi Ketua Hiswana Migas Sulbar

sulbarnews.com, Bertempat di hotel Avira Panakukang Makassar (04/01-2020) dalam rapat pleno, Sahrul sukardi putra Mamuju tengah terpilih menjadi ketua DPC VIII HISWANA MIGAS SUL-BAR.

Dalam rapat pleno tersebut, ada tiga kandidat yang ikut mencalonkan ketua MIGAS Provinsi Sulawesi Barat DPC VIII HISWANA MIGAS, yakni adalah H.Asnuddin Sokong dari Kab.Majene dengan perolehan suara sebanyak 12 suara, dan dr.Hj Nova A dari Kab Mamuju Memperoleh Suara 13 suara, sedangkan H.Sahrul Sukardi kandidat Dari Kab.Mateng Memperoleh Suara terbanyak dari dua kandidat, yaitu perolehan suara sebanyak 22 suara.

Dengan demikian, terpilihnya H.sahrul Sukardi sebagai ketua Hiswana migas Sulbar di harapkan dapat memperbaiki situasi dan permasalahan di tingkat masyarakat terutama persoalan kelangkaan LPG dan BBM.

Dalam Rapat pemilihan ketua Migas DPC VIII Hiswana Migas Provinsi Sulawesi Barat, H.Sahrul Sukardi menyampaikan, " bahwa Di butuhkan komunikasi dan singkronisasi antara pemerintah daerah dengan pihak lembaga Hiswana migas itu sendiri, dengan ini kiranya Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya ke pihak Pertamina, jika ada permasalahan - permasalahan yang terjadi selama ini agar dapat di atasi dan bisa di tangani dengan baik untuk mengurangi kelangkaan LPG maupun BBM di tingkat masyarakat " ungkap H.Sahrul.

Dengan terpilihnya menjadi ketua DPC, H Sahrul Sukardi, merasa sangat tertantang karena yang di urusi saat ini bukan lagi skala kabupaten melainkan satu provinsi Sulawesi barat, yang di dalamnya ada enam kabupaten, yakni adalah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu.

Ketua DPC VIII Hiswana Migas  menambahkan, " Selain itu perlunya update data dari pihak pemerintah daerah utamanya dari pihak dinas yang terkait yaitu koperindag sebagai Lining sektor di tingkat kabupaten sehingga krisis kuota BBM maupun LPG di Akir tahun tidak lagi terjadi " Tutur H.Sahrul

(Sulbarnews.com)

Kadis Kominfo Pers, Undang Wartawan Bertatap Muka

pasangkayu,sulbarnews.com - Bertempat di ruang pertemuan kantor Dinas Komunikasi dan Informasi, persandian dan statistik (Kominfo Pers) Kab.Pasangkayu, Sulawesi barat, jum'at, 3 Januari 2020. Sebagai Kadis baru Dinas Kominfo Pers kab.pasangkayu, Suri Fitriah,S.Sos,M.Si. mengundang kepada seluruh wartawan yang berdomosili di daerah Kab.Pasangkayu, baik wartawan media online maupun wartawan media cetak dalam rangka tatap muka sekaligus berdialog tentang peranan pers sebagai mitra kerja pemerintah untuk membangun daerah kab.pasangkayu. Dalam pertemuan tatap muka di hadapan para wartawan yang sempat hadir, Suri Fitriah, merasa bahwa dirinya sudah tidak asing lagi di mata para wartawan yang berdomisili di daerah kab.pasangkayu karena sebelumnya Ibu Suri adalah Kabag Humas di ruang lingkup pemerintah daerah kab.pasangkayu, yang tentunya pihak wartawan sudah biasa berkomunikasi dengan dirinya. " Saya rasa tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri, karena menurut saya, saya tidak asing lagi bagi teman- teman wartawan yang ada disini " ucap Ibu Suri penuh canda dan tawanya. Ibu Suri Juga menyampaikan, " bahwa kiranya kepada teman - teman wartawan sebagai mitra kerja pemerintah agar setiap penulisan berita dapat berimbang supaya semua pembaca dimanapun berada dapat mengetahui tentang potensi dan sumber daya alam Yang ada di daerah kita ini, kab.pasangkayu " tutur kadis tersebut. Dalam rapat pertemuan tatap muka di maksud, beberapa teman-teman wartawan memberikan saran maupun pendapat perihal bentuk kemitraan tersebut, yakni di antaranya adalah pemerintah tidak boleh mengintervensi pemberitaan para wartawan dalam hal kontrol sosial dan selain itu menyangkut anggaran media yang ada di kantor kominfo sebaiknya yang di dahulukan adalah para wartawan-wartawan yang berdomisili di dalam daerah kab.pasangkayu. Penulis : M Jasman

PASANGKAYU,sulbarnews.com - Kepala Desa Bulubonggu, Kec.Dapurang, Kab.Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Arwin Rusdi, Telah melantik Tujuh Orang Kepala Dusun (Kadus), bertempat di aula kantor Desa Bulubonggu, Senin, (23/12/2019). Hadir dalam pelantikan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, stap  desa bulubonggu, dan sekdes bulubonggu, serta hadir pula para tokoh masyarakat bersama ibu-ibu  PKK desa bulubonggu.

Kadus yang dilantik yakni, Kadus duribohe baru Daud, Kadus duri bohe Abd.Azis, Kadus Sendana Herman, Kadus tarareko Dauleng, Kadus bulubonggu Raya Sampe Lobo, Kadus Tobajo Aldi, Kadus Antai Efendi.

Arwin Rusdi Kades Bulubonggu berpesan kepada tujuh orang  kades yang baru dilantik, agar dapat bekerja guna Mendorong inovasi desa untuk pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa bulubonggu agar dapat mendata setiap penduduk pada masing-masing wilayah dusunnya dan kepala dusun  agar dapat menyampaikan tentang tertib taat bayar pajak warganya  “ kami berharap kiranya kepala dusun yang baru di Lantik agar dapat bekerja membantu pemerintah desa untuk mendorong inovasi desa dan menghubungi setiap warganya untuk tertib taat bayar pajak setiap tahun " harapan kades bulubonggu

Penulis : Arfan sinnang Pimpred/Editor : jasman

Bupati Pasangkayu, Telah Melantik Lima Orang Kades PAW

PASANGKAYU,sulbarnews.com - Bupati Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa, melantik lima Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW), bertempat di aula kantor bupati, Rabu (20/11/2019). Hadir dalam pelantikan, Wakil Bupati Pasangkayu, unsur pimpinan forkopimda, sejumlah kepala OPD, serta ratusan masyarakat.

Kades yang dilantik yakni, Kades Pangiang Rizal, Kades Doda Irfan, Kades Bulubonggu Arwin Rusdi, Kades Sipakainga, Hasbudi dan Kades Karya Bersama, Nuryadin.

Bupati Agus berpesan kepada lima kades yang baru dilantik, agar melanjutkan pembangunan di desanya sebaik mungkin. Mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyrakat desa. “Hidupkan BUMDes, maksimalkan pemberdayaan. Agar semua masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan,” imbuhnya.

Tak lupa ia mengingatkan tentang sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah. Kades dalam merumuskan program harus berdasarkan visi Presiden Jokowi yakni Indonesia Maju dengan lima program prioritasnya di antaranya pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur.

Bupati Agus menjelaskan perumusan program kerja harus berdasarkan preoritas, dengan melibatkan semua elemen masyarakat desa. Sehingga penggunaan anggaran desa yang cukup besar itu, bisa tepat sasaran dan hasilnya benar-benar dapat dinikmati masyarakat desa.

“Visi pembangunan Presiden Jokowi tetap pada membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya apa, pembangunan di desa dan nasional harus tetap sejalan. Kades harus membangun sinergitas baik dengan semua komponen desa. Terutama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” pungkasnya.

(Jasman)

Tokoh Penggagas Terbentuknya Kab.Pasangkayu, Ucapkan Selamat Natal & Tahun Baru 2020

Pasangkayu,sulbarnews.com, – H.YAUMIL AMBO DJIWA,SH. PENGGAGAS TERBENTUKNYA KABUPATEN PASANGKAYU, PROV.SULAWESI BARAT, CALON BUPATI PASANGKAYU, PERIODE 2021-2026. Mengucapkan, ” Selamat Natal kepada seluruh saudara  saya bagi yang beragama Nasrani,  di manapun mereka berada & Selamat Tahun baru 2020, dengan itu semoga hubungan silaturahmi kita semua semakin di tingkatkan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kepada semua golongan demi pembangunan bangsa dan negara “

(Jasman s Pali)

Pj,Kades Karave, Mengucapkan ” Selamat Natal & Selamat Tahun Baru 2020 “

Pasangkayu,sulbarnews,com, - BUSKIMAN, Kades Karave, kec.bulutaba, kab.pasangkayu, Prov.sulawesi Barat. Mengucapkan, " selamat Hari Natal Bagi warga Masyarakat Desa Karave yang beragama Nasrani & Selamat Tahun Baru 2020, semoga di tahun tersebut kita semua semakin meningkatkan hubungan silaturahmi dengan baik tanpa membedakan-bedakan suku dan agama agar kita semua tetap Bersatu guna pembangunan Desa Karave yang kita cintai ini, sebab kebersamaan itu indah " ( M Jasman )  

Sebanyak 284 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Telah Di Lantik Oleh Bupati Pasangkayu

Pasangkayu, sulbarnews.com Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas lingkup Pemkab Pasangkayu yang dihadiri sekitar 300 orang tamu undangan berlangsung di ruang paripurna DPRD Pasangkayu Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (23/12/2019).

Hadir di giat tersebut, Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty, Dandim 1427/Pasangkayu Letkol Inf Kadir Tangdiesak, Sekda Kabupaten Pasangkayu Firman, serta 284 pejabat eselon II, III, IV yang dilantik.

Dalam sambutan Bupati Agus Ambo Djiwa mengatakan, tidak mungkin kita bisa memuaskan dan menyenangkan semua orang dan apa yang kita lakukan hanya berdasarkan format dan mekanisme yang ada.

“Bupati dalam hal ini adalah pembina aparatur sipil negara (ASN) bukan penanggungjawab ASN, karena saya selalu mengacu pada mekanisme dan aturan. Posisi dan kondisi apapun yang kita tempati itu merupakan amanah dan menjadi garis tangan kita,” kata Agus, Bupati dua perode ini.

Menurutnya, sirinya sulit untuk memuaskan dan mengkondisikan semuanya, dan hal tersebut perlu dipahami oleh bapak dan ibu semuanya.

“Hidup ini dijalani saja, pada posisi dimanapun kita ditempatkan sama saja, semua menerima gaji dan menerima tunjangan walaupun ada pihak yang promosi, ada yang tidak promosi, serta ada yang digeser. Apabila semua orang ingin promosi, maka jabatan yang tersedia tidak cukup,” tutur Agus yang juga Ketua DPD PDIP Sulbar ini.

Ia menyampaikan, dimanapun posisi kita, maka tugas kita adalah melayani rakyat, tugas kita adalah bagaimana kita bekerja dengan baik, taat kepada aturan, dan loyalitas kepada pimpinan.

“Semoga dengan pengisian jabatan ini kita bisa bekerja dengan maksimal dengan adanya mekanisme aturan yang ketat ini diiringi dengan pengawasan oleh KPK. Saat ini juga ada tim cyber pungli (pungutan liar). Saya mengingatkan agar berhati-hati dengan tim cyber pungli, kita saat ini diawasi oleh mereka,” pesan Agus.

Adapun 9 pejabat eselon II yang dilantik, Imran Makmur sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas (Sekdis) Kelautan dan Perikanan menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Anhar sebelumnya menjabat Sekdis Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah. Samhari sebelumnya menjabat Sekdis Kesehatan menjadi Kadis Kesehatan. Arhamuddin sebelumnya menjabat Sekdis Bappeda menjadi Kadis Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan Anak. Yunus Alsam sebelumnya menjabat Fungsional Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu menjadi Kadis Perhubungan Pasangkayu. Suri Fitriah sebelumnya menjabat Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Pasangkayu menjadi Kadis Kominfo, Persandian, dan Statistik. Muh Zain Mahmoed sebelumnya menjabat Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD menjadi Sekretaris DPRD Pasangkayu. Suhardi sebelumnya menjabat Sekretaris Kesbangpol menjadi Staf Ahli bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Asdinop sebelumnya menjabat fungsional umum pada Setda Kabupaten Pasangkayu menjadi Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Aparatur.

(  Jasman )